Oleh : Nancy Rentalita
Bencana alam tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menghadirkan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Ketika banjir bandang dan tanah longsor merendam permukiman, merusak infrastruktur, serta memutus akses transportasi, masyarakat menghadapi tantangan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara menjadi sangat penting, bukan hanya untuk menyelamatkan warga dari ancaman langsung, melainkan juga memastikan proses pemulihan berlangsung secara berkelanjutan.
Bencana banjir bandang yang melanda Kota Padang dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, pada Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa penanggulangan bencana tidak dapat berhenti pada tahap evakuasi. Pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan infrastruktur, perlindungan kelompok rentan, hingga pengembalian aktivitas ekonomi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab bersama. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa warga yang terdampak tidak menghadapi masa sulit tersebut sendirian.
Langkah Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempercepat pemulihan infrastruktur di Sumatra Barat menunjukkan pentingnya respons cepat setelah bencana terjadi. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menginstruksikan jajaran balai teknis untuk mempercepat penanganan dengan dukungan personel dan alat berat yang memadai. Prioritasnya adalah melindungi masyarakat, memulihkan konektivitas antarwilayah, serta mengurangi risiko bencana susulan.
Penyelesaian tanggul darurat sepanjang 200 meter di Sungai Batang Air Dingin, Kota Padang, merupakan salah satu langkah konkret untuk melindungi kawasan permukiman. Infrastruktur tersebut dibangun untuk mengurangi risiko banjir susulan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai. Upaya ini penting karena keselamatan warga tidak cukup dijamin melalui proses evakuasi, tetapi juga melalui tindakan pencegahan yang dapat mengurangi ancaman ketika hujan kembali turun.
Pemulihan akses jalan nasional TapanBatas Jambi juga memperlihatkan bagaimana penanganan infrastruktur berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Setelah longsor menimbun 14 titik sepanjang sekitar 16,2 kilometer, ruas jalan tersebut kembali dapat dilalui melalui satu jalur. Meski belum sepenuhnya pulih, pembukaan akses menjadi langkah penting untuk mengurangi keterisolasian wilayah, mendukung mobilitas warga, serta mempermudah distribusi kebutuhan pokok dan bantuan kemanusiaan.
Dalam konteks kebencanaan, infrastruktur bukan sekadar persoalan pembangunan fisik. Jalan yang dapat dilalui memungkinkan warga menjangkau fasilitas kesehatan, mendistribusikan hasil usaha, dan melanjutkan kegiatan sehari-hari. Begitu pula tanggul, sistem pengairan, dan jaringan air bersih yang berfungsi menjadi penopang kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, percepatan perbaikan infrastruktur harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memulihkan keamanan, kesejahteraan, dan kemandirian warga terdampak.
Namun, pemulihan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat juga harus memastikan kebutuhan kelompok rentan tidak terabaikan. Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa keselamatan warga merupakan prioritas utama dalam penanganan banjir bandang di Padang. Ia mendorong Pemerintah memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, termasuk tempat berlindung yang aman, fasilitas kesehatan, selimut, dan pakaian. Perhatian khusus juga diperlukan bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat dengan penyakit bawaan.
Perhatian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak semata-mata diukur dari jumlah bangunan yang diperbaiki atau panjang jalan yang kembali dibuka. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada kemampuan masyarakat untuk kembali hidup dengan aman dan bermartabat. Warga yang kehilangan tempat tinggal membutuhkan kepastian mengenai perlindungan selama mengungsi, sedangkan keluarga yang kehilangan sumber penghasilan memerlukan dukungan agar dapat kembali memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain pemulihan darurat, upaya membangun kembali wilayah terdampak perlu disertai pengurangan risiko bencana. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Sungai Batang Air Dingin serta Sungai Batang Kuranji, termasuk normalisasi sungai, pembangunan tanggul pengaman, dan infrastruktur pengendali aliran, menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan wilayah. Di lokasi rawan longsor, pembangunan dinding penahan beton juga diperlukan untuk mengurangi risiko kerusakan dan terputusnya akses jalan.
Meski demikian, pembangunan infrastruktur pengendali bencana harus didukung pemetaan kawasan rawan, pemeliharaan berkala, sistem peringatan dini, dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah bersama masyarakat perlu memperkuat kesiapsiagaan agar warga mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika ancaman muncul. Dengan demikian, penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mengurangi potensi kerugian pada masa mendatang.
Ukuran kehadiran negara bukan hanya terlihat ketika bantuan tiba atau alat berat mulai bekerja. Kehadiran itu harus dirasakan ketika warga memperoleh tempat berlindung yang layak, akses menuju wilayahnya kembali terbuka, rumah dan penghidupannya dipulihkan, serta ancaman bencana serupa diantisipasi dengan lebih baik. Masyarakat Sumatra Barat dan seluruh warga yang terdampak bencana berhak memperoleh kepastian bahwa mereka tidak berjalan sendiri menghadapi masa sulit. Pemulihan harus menjadi kerja bersama yang berkelanjutan, sehingga dari tengah bencana tumbuh kembali harapan, rasa aman, dan keyakinan untuk menata kehidupan yang lebih baik.
*Penulis adalah Pengamat Sosial
Leave a Reply