Oleh: Fajar Ramadhan
Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya terlihat dari janji kebijakan, tetapi juga dari kemampuan membangun fondasi yang membuat negara lebih siap menghadapi tekanan global. Dari pangan, energi, investasi hingga penguatan sektor nelayan, arah kebijakan pemerintah menunjukkan upaya mengurangi ketergantungan sekaligus memastikan program pembangunan memberi dampak kepada masyarakat.
Prabowo Subianto menilai sejumlah capaian selama dua tahun pemerintahan menjadi bukti bahwa pemerintah mulai bekerja dengan orientasi pada hasil nyata. Ia menekankan bahwa persoalan dasar masyarakat tidak dapat ditunda, sebab kebutuhan pangan petani, pupuk, hingga kehidupan nelayan membutuhkan respons yang cepat dan konkret.
Pandangan itu tercermin dalam dorongan pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan melalui dukungan kepada nelayan, termasuk rencana pembangunan ribuan kapal mulai tahun depan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diarahkan pada sektor perkotaan dan industri, tetapi juga menyasar kelompok masyarakat yang menjadi bagian penting dari rantai pangan nasional.
Di sektor pangan, pemerintah menempatkan swasembada sebagai salah satu fondasi kemandirian nasional. Data Badan Pangan Nasional menunjukkan sejumlah komoditas pangan strategis telah mencapai kondisi swasembada, sementara Cadangan Beras Pemerintah pada 1 Juli 2026 berada di sekitar 5,17 juta ton. Capaian tersebut memberi gambaran bahwa ketahanan pangan mulai ditopang oleh produksi domestik dan cadangan yang lebih kuat.
Dalam setahun terakhir, pemerintah juga mencatat perkembangan ekonomi yang dapat menjadi indikator lain dari fondasi pembangunan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 dan pertumbuhan semester I mencapai 5,45 persen. Realisasi investasi semester I juga menembus Rp1.010,6 triliun dan menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung.
Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas investasi tetap bergerak di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hilirisasi juga menjadi salah satu penggerak penting dengan kontribusi sekitar Rp300,1 triliun dari total investasi semester I. Jika diarahkan secara konsisten, perkembangan tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
Di sisi energi, pemerintah turut mendorong penguatan kemandirian melalui kebijakan berbasis sumber daya domestik. Prabowo menyampaikan bahwa sejak 1 Juli Indonesia tidak lagi mengimpor solar, sejalan dengan dorongan menuju swasembada energi dan pengembangan bahan bakar nabati.
Pemerintah juga terus memperluas kerja sama investasi dengan berbagai negara. Kemitraan dengan Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, dan China diarahkan pada investasi, industri, teknologi, energi, serta penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Langkah tersebut menjadi penting karena investasi yang masuk perlu menghasilkan manfaat yang lebih luas daripada sekadar tambahan modal.
Dalam konteks ini, pandangan Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fithra Faisal, menarik untuk diperhatikan. Fithra Faisal mengatakan struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai mengalami perubahan karena konsumsi yang selama ini menjadi penopang utama mulai mendapatkan dukungan lebih besar dari investasi.
Menurut Fithra Faisal, pertumbuhan investasi sejak kuartal IV 2025 hingga kuartal I dan II 2026 memperlihatkan semakin pentingnya investasi dalam menopang perekonomian. Komitmen investasi dari Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, dan China juga dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan pembangunan berbasis nilai tambah.
Bagi Fithra Faisal, kebijakan investasi idealnya tidak berhenti pada masuknya modal, tetapi harus memastikan penerimaan negara dan aktivitas ekonomi kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai program prioritas. Perspektif tersebut menempatkan pembangunan ekonomi bukan hanya pada angka pertumbuhan, melainkan juga pada seberapa jauh manfaatnya dirasakan masyarakat.
Di sinilah tantangan dua tahun berikutnya menjadi penting. Capaian produksi pangan, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan langkah menuju kemandirian energi perlu diterjemahkan menjadi harga yang terjangkau, lapangan kerja berkualitas, produktivitas petani dan nelayan yang meningkat, serta pelayanan publik yang semakin cepat.
Ukuran tersebut penting karena keberhasilan makroekonomi belum otomatis berarti seluruh rumah tangga merasakan perubahan dalam ukuran yang sama. Pertumbuhan perlu diikuti penguatan daya beli, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas layanan dasar, serta distribusi pembangunan yang tidak terkonsentrasi pada wilayah atau kelompok tertentu.
Pemerintah juga menghadapi pekerjaan rumah berupa menjaga stabilitas harga, meningkatkan produktivitas, memperkuat industri nasional, dan memastikan investasi menciptakan nilai tambah serta transfer teknologi. Dalam kerangka itu, kebijakan pangan dan energi memiliki arti strategis karena keduanya berkaitan langsung dengan biaya hidup, ketahanan ekonomi, dan kemampuan Indonesia menghadapi gangguan pasokan global.
Penguatan nelayan dan sektor perikanan juga perlu dilihat sebagai bagian dari agenda ekonomi sekaligus ketahanan pangan. Karena itu, keberlanjutan program, kualitas pelaksanaan, keterbukaan data, dan pengawasan publik menjadi bagian penting dalam menilai perjalanan pemerintahan.
Pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan capaian, tetapi juga perlu menjelaskan tantangan, target, dan hasil kebijakan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami arah pembangunan. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat capaian pemerintah
secara lebih utuh, sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan yang masih membutuhkan perbaikan.
Pada akhirnya, dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto menjadi fase penting dalam membangun fondasi pemerintahan yang bekerja dengan orientasi pada kemandirian dan hasil nyata. Masyarakat perlu terus mengawal kebijakan secara kritis dan konstruktif agar setiap keberhasilan dapat dipertahankan, setiap kekurangan diperbaiki, dan pembangunan benar-benar menghasilkan Indonesia yang semakin mandiri, tangguh, dan memberi manfaat luas.
*) Analis Ekonomi dan Kebijakan Publik
Leave a Reply