*) Oleh: Galih Bagus Wiratama
El Nino dan kekeringan bukan lagi sekadar fenomena iklim yang dibaca melalui peta dan angka, melainkan ancaman nyata terhadap pangan, energi, air bersih, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pada 2026, BMKG memprediksi El Nino bertahan hingga awal 2027, sementara sebagian besar wilayah Indonesia menghadapi kemarau lebih kering dan lebih panjang dari normal. Kondisi tersebut menuntut pemerintah bergerak sebelum krisis air berubah menjadi gangguan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan bukan sekadar respons darurat, melainkan mitigasi yang cepat, terukur, berbasis data, dan melibatkan lintas sektor secara konsisten.
Dalam kerangka itu, langkah BMKG memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi instrumen penting untuk mengurangi risiko kekeringan dan karhutla. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa dukungan tersebut diarahkan pada dua kebutuhan strategis, yakni menjaga ketersediaan air melalui pengisian waduk dan membasahi kawasan rentan agar tidak mudah terbakar. Pada akhir Juli 2026, BMKG menyebut Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah sebagai wilayah prioritas risiko karhutla, sementara operasi juga terus disesuaikan dengan dinamika atmosfer dan kebutuhan daerah. Artinya, OMC ditempatkan sebagai bagian dari sistem mitigasi, bukan tindakan tunggal yang berdiri sendiri.
Lebih jauh, nilai strategis OMC terletak pada kemampuannya menghubungkan kebutuhan air dengan kepentingan multisektor. Pengisian waduk tidak hanya berkaitan dengan pertanian, tetapi juga menjamin pasokan air bersih dan menjaga kapasitas pembangkit listrik tenaga air. BMKG mencatat OMC sepanjang 2026 telah digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pembasahan gambut dan pengisian waduk, menunjukkan bahwa modifikasi cuaca dapat diarahkan sesuai kebutuhan mitigasi. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada ketersediaan awan, kondisi atmosfer, serta koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan operator sumber daya air.
Selanjutnya, kebijakan mitigasi perlu diterjemahkan ke tingkat daerah melalui pemetaan kebutuhan dan kerentanan yang lebih presisi. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Yanyan Ruchyansyah menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan air permukaan berbagai sektor usaha, wilayah rawan kekeringan, serta optimalisasi seluruh sumber air yang tersedia. Langkah tersebut relevan bagi Lampung karena daerah ini memiliki posisi penting dalam produksi pangan nasional sekaligus pertumbuhan industri dan perkebunan. Dengan basis data tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas distribusi air, mengantisipasi tekanan pada sektor produksi, dan mencegah persaingan penggunaan air ketika kemarau mencapai titik kritis.
Selain itu, ketahanan pangan harus dipandang sebagai persoalan tata kelola air. Ketika curah hujan menurun dan periode tanpa hujan memanjang, produktivitas pertanian tidak cukup dijaga hanya dengan perluasan lahan atau peningkatan input produksi. Pemerintah perlu memastikan jaringan irigasi berfungsi, waduk dikelola secara disiplin, sumber air alternatif dipetakan, dan kalender tanam disesuaikan dengan prakiraan musim. BMKG sendiri merekomendasikan penyesuaian jadwal tanam, pemilihan varietas yang lebih tahan kekeringan, serta perbaikan jaringan distribusi air sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau 2026.
Di sisi lain, pencegahan karhutla harus bergerak dari pola pemadaman setelah api muncul menuju pengendalian risiko sebelum titik api berkembang. Pembasahan gambut, pemantauan hotspot, pengawasan wilayah rentan, dan respons cepat di lapangan harus berjalan sebagai satu rantai tindakan. Pendekatan tersebut menjadi penting karena kekeringan dapat menurunkan kelembapan lahan dan memperbesar peluang kebakaran, terutama di wilayah gambut Sumatera dan Kalimantan. Dalam konteks ini, koordinasi BMKG dengan BNPB, TNI, Polri, kementerian terkait, serta pemerintah daerah menunjukkan bahwa ancaman hidrometeorologi membutuhkan pembagian peran yang jelas dan keputusan yang tidak terlambat.
Lebih dari itu, keberhasilan mitigasi El Nino tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah operasi atau banyaknya rapat koordinasi, tetapi dari indikator yang dirasakan masyarakat. Ketersediaan air baku, kesinambungan irigasi, terjaganya produksi pangan, berkurangnya luas lahan terbakar, serta tersedianya air bersih merupakan ukuran yang lebih substantif. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem peringatan dini agar informasi iklim diterjemahkan menjadi keputusan operasional di tingkat provinsi, kabupaten, desa, hingga pelaku usaha. Dengan demikian, informasi BMKG tidak berhenti sebagai peringatan, tetapi menjadi dasar penentuan tindakan dan alokasi sumber daya yang tepat.
Kebijakan pemerintah saat ini dapat memperkecil dampak kemarau panjang melalui kesiapsiagaan yang konsisten. Pengisian waduk, OMC, pemetaan kebutuhan air, penyesuaian pola tanam, pembasahan gambut, dan koordinasi lintas sektor harus ditempatkan dalam satu arsitektur mitigasi yang saling menguatkan. Langkah cepat penting untuk menghadapi ancaman yang bergerak cepat, sedangkan ukuran yang jelas diperlukan agar setiap intervensi dapat dievaluasi dan diperbaiki. Dengan tata kelola air yang semakin presisi dan kolaborasi yang semakin solid, Indonesia memiliki ruang lebih besar untuk menjaga pangan, energi, lingkungan, dan kebutuhan dasar masyarakat di tengah tekanan iklim yang kian kompleks.
*) Analis Manajemen Krisis dan Mitigasi Bencana
Leave a Reply