JAKARTA Ketahanan ekonomi dan penguatan energi menjadi perhatian dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keberlanjutan reformasi serta perencanaan kelistrikan diperlukan agar pembangunan dirasakan masyarakat.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochammad Firman Hidayat menilai Indonesia mampu mempertahankan kinerja ekonomi di tengah ketidakpastian global, termasuk tekanan perdagangan, konflik geopolitik, dan perubahan iklim.
Namun, ekonomi Indonesia terbukti resilien. Pertumbuhan tetap berada di atas lima persen, inflasi terjaga, dan sejumlah kebijakan seperti hilirisasi turut menjadi faktor pendorong ketahanan ekonomi nasional, jelas Firman.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pencapaian target pembangunan membutuhkan pembenahan berkelanjutan.
Presiden Prabowo memiliki target pembangunan yang tinggi. Karena itu, masih banyak tantangan yang harus dijawab dan langkah-langkah reformasi secara berkelanjutan harus terus dijalankan, tegas Firman.
Dari sektor energi, Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF Abra Talattov menilai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berskala besar berpeluang memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan sumber daya domestik dan pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil.
Pengembangan tersebut juga berpotensi mengurangi penggunaan BBM untuk pembangkitan, memperluas elektrifikasi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memasok listrik hijau bagi industri.
Potensi tersebut baru dapat diwujudkan apabila pembangunan PLTS dirancang sebagai bagian dari transformasi sistem kelistrikan secara menyeluruh, bukan semata-mata sebagai penambahan kapasitas pembangkit, ujar Abra.
Menurutnya, pembangunan perlu menyesuaikan proyeksi kebutuhan listrik, kondisi kelistrikan wilayah, kesiapan jaringan, serta tahapan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Penguatan transmisi, interkoneksi, digitalisasi jaringan, dan penyimpanan energi diperlukan untuk mengimbangi produksi listrik surya yang dipengaruhi cuaca.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyampaikan hasil survei mengenai kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Jika digabungkan yang sangat puas dengan yang puas itu totalnya ada 65,4%, ujar Adi.
Survei pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi. Sebanyak 32,5 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 2,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Memasuki tahun ketiga, stabilitas ekonomi perlu diikuti peningkatan mutu program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, bantuan sosial, dan layanan kesehatan. Ketepatan sasaran, akuntabilitas, serta tindak lanjut terhadap masukan masyarakat menjadi bagian penting untuk memperluas manfaat pembangunan serta menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Leave a Reply