Oleh: Dhita Karuniawati )*
Ketahanan pangan tetap menjadi isu penting bagi Indonesia, terutama di tengah tekanan global seperti perubahan iklim, naik-turunnya harga komoditas, dan gangguan rantai pasok. Kondisi ini membuat upaya menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan tidak bisa lagi dilakukan sendiri-sendiri. Perlu kerja bersama yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, TNI, pelaku usaha, petani, hingga Masyarakat, agar ketahanan pangan nasional bisa tetap terjaga secara berkelanjutan.
Konsep collaborative governance menekankan pada sinergi lintas sektor dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks pangan, hal ini berarti bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai kepentingan dan sumber daya. Pendekatan ini menjadi semakin relevan ketika tantangan pangan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.
Kementerian Pertanian menjadi salah satu aktor utama dalam mendorong kolaborasi ini. Upaya percepatan tanam serentak, misalnya, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan secara nasional. Kementan menekankan bahwa percepatan tanam serentak dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi di tengah ancaman krisis global. Kebijakan ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani di lapangan.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa secara nasional, gerakan tanam serentak mencakup 25 provinsi dengan total target tanam mencapai sekitar 50 ribu hektare yang tersebar pada lokasi Oplah pada 2024 seluas 20.000 hektare, Oplah 2025 seluas 18.800 hektare, serta CSR 2025 seluas 10.322 hektare, ditambah lokasi rehabilitasi bencana seluas 1.116 hektare.
Gerakan ini menjadi langkah konkret Kementerian Pertanian dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung tercapainya swasembada padi secara berkelanjutan. Selain itu, percepatan tanam juga menjadi strategi antisipasi terhadap dampak perubahan iklim, termasuk potensi El Nino, berisiko menurunkan produksi pangan akibat berkurangnya ketersediaan air dan mundurnya musim tanam.
Menurut Idha, keberhasilan gerakan tanam serentak sangat ditentukan oleh pengawalan di lapangan, khususnya oleh penyuluh pertanian bersama petani. Pemanfaatan alat dan mesin pertanian (Alsintan) menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan tanam di berbagai wilayah.
Kolaborasi juga diperkuat melalui keterlibatan TNI dalam sektor pertanian. TNI turut memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan koperasi desa yang diandalkan untuk mendistribusikan pangan lokal. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hasil produksi tidak terhambat dalam proses distribusi, terutama di wilayah terpencil atau rawan akses. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat sistem logistik pangan nasional.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan ketahanan pangan nasional tercapai berkat sinergi dan disiplin TNI. Dukungan tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan program pertanian hingga ke tingkat petani. Keterlibatan TNI berlangsung dari tingkat bintara pembina desa hingga pimpinan tertinggi. Peran ini memastikan program pertanian berjalan efektif di lapangan.
Capaian sektor pertanian saat ini menunjukkan hasil signifikan. Produksi pangan nasional telah mencapai sekitar 34,69 juta ton. Sementara itu, cadangan beras pemerintah menembus 5,12 juta ton. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian tersebut diakui lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA). Data tersebut juga sejalan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan TNI menjadi kekuatan utama dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Peran ini diperkuat hingga tingkat desa dengan koperasi sebagai ujung tombak.
Peran TNI menjadi semakin strategis di tengah tekanan geopolitik dan gangguan rantai pasok pangan global. Kondisi ini menuntut sistem pangan nasional yang kuat dan terintegrasi. Ketahanan pangan tidak lagi sekadar soal produksi. Pangan kini menjadi bagian dari strategi pertahanan negara.
Ke depan, tantangan ketahanan pangan akan semakin kompleks. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola tanam dan produktivitas, sementara urbanisasi dapat mengurangi lahan pertanian. Dalam situasi ini, pendekatan kolaboratif menjadi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong inovasi berbasis teknologi untuk mendukung sistem pangan yang tangguh.
Collaborative governance menawarkan kerangka yang relevan dan efektif dalam membangun ketahanan pangan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah, TNI, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif. Upaya ini tentu membutuhkan komitmen jangka panjang, namun dengan kolaborasi yang solid, ketahanan pangan nasional bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
Leave a Reply