Jakarta Pemerintah terus memperkuat pengawasan distribusi beras di berbagai daerah sebagai langkah strategis untuk mencegah peredaran beras oplosan yang…
Read More
Pemerintah Wujudkan Perlindungan Pangan dengan Tindak Beras Oplosan
Jakarta Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi maraknya praktik kecurangan pangan. Melalui kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah…
Read More
Pemerintah Kawal Ketat Proses Penyaluran BSU ke Pekerja
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah terus mengintensifkan pengawasan terhadap proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja dengan…
Read More
BSU Jadi Instrumen Pemerintah Jaga Produktivitas Pekerja
Oleh: Aulia Sofyan Harahap )* Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menjaga roda perekonomian nasional, khususnya…
Read More
15 Juta Pekerja Terima Manfaat BSU
Jakarta Pemerintah mengumumkan sebanyak 15 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) guna mendukung kesejahteraan pekerja di tengah…
Read More
Pemerintah Pastikan Distribusi BSU Mencapai 85 Persen
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa distribusi Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 telah mencapai 85 persen…
Read More
Pemerintah Pastikan RKUHAP Dirancang demi Keadilan dan Kepastian Hukum
Jakarta Pemerintah menegaskan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) disusun dengan tujuan utama untuk memperkuat keadilan dan…
Read More
Pembahasan RKUHAP Libatkan Publik Luas, DPR dan Pemerintah Tegaskan Komitmen Reformasi Hukum
JAKARTA Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menegaskan komitmen DPR RI dan pemerintah untuk menjadikan…
Read More
RKUHAP Bukan Produk Elite Tapi Konsensus Partisipatif Bangsa
Oleh: Rivka Mayangsari*) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukanlah buah pemikiran eksklusif segelintir elite politik, melainkan hasil dari…
Read More
Pemerintah Libatkan Semua Pihak dalam RKUHAP demi Hukum yang Adaptif
Oleh: Marina Sudrajat *) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah membahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)…
Read More
