JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan, tetapi juga membutuhkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, ketahanan pangan, serta kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.
Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8), Prabowo mengungkapkan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang 2025 telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun.
“BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, penguatan pengawasan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan sumber daya negara dapat digunakan secara efektif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepercayaan terhadap auditor Indonesia juga dinilai semakin kuat setelah BPK terpilih sebagai Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) periode 2028–2031 dan anggota United Nations Board of Auditors periode 2026–2032.
Prabowo juga menyoroti capaian swasembada pangan yang menurutnya berhasil diwujudkan lebih cepat dari target empat tahun menjadi satu tahun. Pemerintah, kata dia, telah menghapus 145 aturan yang menghambat penyaluran pupuk sekaligus menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.
“Karena kebijakan dan kerja keras kita, swasembada pangan yang kita targetkan tercapai empat tahun ternyata berhasil kita capai dalam satu tahun,” ujarnya.
Ia menyebut peningkatan produksi pangan menjadi bantalan penting bagi perekonomian, terutama ketika dunia menghadapi ketidakpastian pasokan pangan dan ancaman El Niño. Prabowo juga mencatat keuntungan PT Pupuk Indonesia meningkat 252,8 persen di tengah penurunan harga dan peningkatan volume pupuk.
Juru Bicara Partai Gerindra Astrio Feligent menilai capaian tersebut perlu dibaca bersama indikator makroekonomi. Ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sementara inflasi tercatat 2,88 persen dan tingkat pengangguran berada pada 4,65 persen.
“Semua pihak harus objektif melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang. Capaian ekonomi harus diapresiasi, tetapi tidak meniadakan pekerjaan rumah seperti pengangguran dan kemiskinan,” kata Astrio.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi berbagai langkah dan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Sultan, transformasi ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging.
“Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh.” kata Sultan.
Menurut Sultan, integrasi kebijakan tersebut kini mulai membuahkan hasil nyata dalam memperkuat perekonomian nasional dan menyejahterakan rakyat di berbagai lapisan.
“Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing,” tutur dia.
Leave a Reply