Oleh: Izzuddin Faris)*
Ada masa ketika cita-cita memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan terasa jauh dari genggaman, terutama bagi anak-anak yang lahir dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah mahal, jarak tempuh jauh, dan beban ekonomi keluarga kerap membuat mimpi menempuh pendidikan kandas di tengah jalan. Kini, jarak itu perlahan dipangkas oleh sebuah kebijakan yang setahun lalu masih dipandang sebagai gagasan, namun kini telah menjelma menjadi program yang berjalan nyata: Sekolah Rakyat.
Program yang digagas untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi ini bukan sekadar proyek simbolik. Dalam kurun satu tahun, Kementerian Sosial telah mengoperasikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 36 provinsi, menjangkau hampir 15 ribu siswa pada tahun pertama pelaksanaannya. Memasuki Tahun Ajaran 2026/2027, target itu dinaikkan menjadi sekitar 32 ribu siswa, dan hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 28.568 peserta didik baru telah dinyatakan lolos verifikasi bersama pemerintah daerah. Lebih dari 5.000 guru dan tenaga kependidikan turut direkrut untuk mengawal proses ini. Semua itu menjadi fondasi menuju target yang jauh lebih besar: 500 Sekolah Rakyat pada 2029.
Yang membedakan Sekolah Rakyat dari sekolah kebanyakan adalah pendekatan berasrama, tempat pembelajaran tidak berhenti di ruang kelas, melainkan berlangsung sepanjang hari melalui pembinaan karakter dan pendampingan. Saat menghadiri Open House Sekolah Rakyat di Pekanbaru pertengahan Juni lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa setiap siswa akan dibina dan dikembangkan sesuai bakat serta minat masing-masing. Pendekatan itu, menurutnya, memberi ruang bagi setiap anak untuk tumbuh optimal, sekaligus memperkuat karakter, rasa percaya diri, kedisiplinan, dan semangat mereka meraih masa depan yang lebih baik.
Komitmen itu bergema hingga ke level tertinggi pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto, melalui Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, menitipkan pesan kepada siswa Sekolah Rakyat di Semarang bahwa anak-anak Indonesia tidak boleh kalah dibandingkan anak-anak dari negara lain. Presiden berharap mereka tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, cerdas, berkarakter, memiliki jiwa nasionalisme, disiplin, sekaligus terampil. Agus Jabo bahkan menegaskan bahwa pemerintah akan mengawal siswa yang lulus SMA untuk melanjutkan kuliah maupun bekerja, baik di dalam maupun luar negeri, sebagai jalan membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan yang selama ini membelenggu keluarganya.
Semangat serupa turut hidup di berbagai daerah. Di Pontianak, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menjelaskan bahwa 270 siswa yang diterima merupakan anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2, hasil seleksi bersama Kementerian Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial setempat. Ia menegaskan bahwa anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin harus dimuliakan agar kelak mampu mengubah kualitas hidup keluarganya. Pola kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah semacam inilah yang membuat Sekolah Rakyat dapat tumbuh cepat di berbagai wilayah, dari Semarang, Pontianak, hingga Kulon Progo.
Keseriusan negara juga tampak dari pembangunan infrastruktur permanen yang terus dikebut. Gus Ipul mencontohkan Sekolah Rakyat Kedung Cowek di Surabaya yang berdiri di atas lahan 6,6 hektare milik Pemkot Surabaya dan dijadwalkan beroperasi akhir Agustus 2026. Ia menyebut bahwa tahun depan akan berdiri lebih dari 200 gedung permanen sesuai arahan Presiden, untuk menampung lebih dari dua ribu siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Gedung-gedung itu dilengkapi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama putra-putri, hingga ruang kesehatan, penanda bahwa negara tidak sekadar hadir sesaat, melainkan tengah membangun ekosistem pendidikan yang berkesinambungan.
Hasil dari ikhtiar ini pun mulai memperlihatkan wujudnya. Pada tahun pertama operasional, sebanyak 458 siswa telah dijadwalkan lulus, terdiri atas 361 siswa SD, 85 siswa SMP, dan 12 siswa SMA. Mereka disiapkan untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja sesuai jenjangnya, sebuah pertanda bahwa program ini telah mulai menuai capaian yang terukur, bukan sekadar janji di atas kertas kebijakan.
Tentu saja, jalan menuju 500 Sekolah Rakyat pada 2029 tidak akan ditempuh tanpa kerja keras yang berkelanjutan. Pemerintah pusat bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah terus mempercepat penyediaan lahan, revitalisasi maupun pembangunan gedung permanen, rekrutmen tenaga pendidik, serta penguatan kurikulum yang memadukan standar akademik nasional dengan pembentukan karakter, literasi digital, dan kecakapan hidup. Sinergi lintas sektor yang telah terbangun sejauh ini, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemenko PMK, hingga pemerintah kabupaten dan kota, menjadi modal penting untuk menjaga mutu pendidikan tetap merata di setiap Sekolah Rakyat yang terus bertambah jumlahnya.
Wajah Sekolah Rakyat pada dasarnya serupa: anak-anak dari keluarga miskin kini memperoleh pendidikan gratis, tempat tinggal layak, asupan gizi, seragam, hingga pendampingan psikologis, tanpa harus membebani orang tua mereka lagi. Sekolah Rakyat membuktikan, ketika kemauan politik berpadu dengan kolaborasi lintas sektor, cita-cita menghadirkan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak bangsa bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.
)*Penulis Merupakan Pengamat Pendidikan dan Kebijakan Publik
Leave a Reply