Oleh: Loa Murib
Upaya pemerintah dalam menegakkan stabilitas keamanan di Papua menunjukkan komitmen kuat dan nyata melalui aksi-aksi tegas terhadap OPM yang selama ini menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara dan keselamatan warga sipil. Dalam sepekan terakhir, Komando Operasi (Koops) Habema yang dibentuk oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berhasil melumpuhkan dua kekuatan utama dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam operasi yang presisi dan berdasarkan informasi intelijen yang akurat.
Keberhasilan ini menegaskan bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi ancaman separatisme yang kerap merongrong ketenangan hidup masyarakat Papua. Pada 10 Mei 2025, satu tokoh sentral OPM wilayah Yambi, Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi, tewas dalam operasi TNI di Distrik Ilamburawi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Sosok ini telah lama menjadi buronan aparat karena keterlibatannya dalam serangkaian aksi teror bersenjata di wilayah tersebut. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa amunisi, alat komunikasi, dan senjata tradisional menegaskan bahwa OPM terus mempersenjatai diri dalam melakukan aksi-aksi kekerasan.
Tak berselang lama, pada 14 Mei 2025, aparat TNI kembali melakukan operasi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang menewaskan 18 anggota OPM. Mereka diketahui sebagai bagian dari jaringan pimpinan Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker. Kontak tembak terjadi di sejumlah titik, termasuk Distrik Hitadipa, dan dari lokasi operasi aparat juga mengamankan senjata api, amunisi, serta atribut separatis seperti bendera bintang kejora. Ini adalah bukti bahwa kelompok ini tidak hanya mengancam dari balik hutan, tetapi juga terus menyusun kekuatan untuk menyerang warga sipil dan aparat pemerintah.
Dapat dipastikan 18 anggota OPM yang tewas bukanlah masyarakat sipil seperti diklaim oleh pihak OPM. Klaim tersebut sengaja di sebar OPM untuk memprovokasi dan membuat masyarakat Papua menjadi tidak percaya pemerintah.
Sementara, keberhasilan Koops Habema tidak hanya menjadi kemenangan bagi aparat keamanan, tetapi juga bagi masyarakat Papua yang selama ini hidup dalam bayang-bayang teror dan intimidasi kelompok bersenjata. yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam melindungi warga sipil di Papua.
Dansatgas Media Koops Habema Letkol Iwan Dwi menyatakan bahwa operasi penindakan terhadap kelompok OPM dilakukan secara terukur dan profesional demi menjaga keselamatan warga sipil. Ia menyampaikan bahwa pasukan berhasil mensterilkan sejumlah wilayah di Distrik Sugapa dari kehadiran kelompok bersenjata yang selama ini kerap melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Iwan menegaskan pasukan tetap disiagakan di titik-titik strategis guna mengantisipasi potensi serangan lanjutan dari kelompok separatis lainnya. Pernyataan Letkol Iwan Dwi menegaskan bahwa tindakan tegas TNI bukan semata bentuk respons terhadap aksi kekerasan, melainkan langkah strategis untuk menciptakan stabilitas keamanan jangka panjang di Papua. Dengan mensterilkan wilayah dari kehadiran kelompok bersenjata dan mengamankan barang bukti, TNI menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan mencegah gangguan terhadap pembangunan serta kehidupan warga. Upaya ini diharapkan mampu mengembalikan rasa aman masyarakat dan membuka ruang bagi percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Papua.
Langkah-langkah tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang mengedepankan kekuatan militer semata, melainkan mengusung pendekatan komprehensif untuk menciptakan Papua yang aman dan damai. Dengan eliminasi kekuatan-kekuatan separatis yang membahayakan keamanan, pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan masyarakat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga negara secara utuh.
Stabilitas di Papua adalah syarat utama bagi pemerataan pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah sejak lama. Program infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak akan mampu menjangkau daerah-daerah pedalaman jika terus dibayangi ancaman senjata dan kekerasan dari kelompok-kelompok separatis. Oleh karena itu, tindakan tegas terhadap OPM bukanlah bentuk pelanggaran, melainkan langkah sah yang dijamin konstitusi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lebih dari sekadar tindakan militer, upaya melumpuhkan kelompok separatis juga menjadi simbol bahwa negara hadir bagi masyarakat Papua. Keamanan bukan semata agenda negara, tetapi hak setiap warga. Dan ketika hak tersebut dirampas oleh segelintir kelompok yang menebar ketakutan dan kehancuran, maka negara wajib menegakkan keadilan demi melindungi rakyatnya.
Dengan semakin seringnya keberhasilan TNI dalam menumpas kelompok bersenjata yang mengacaukan Papua, harapan terhadap perdamaian dan pembangunan semakin terbuka. Upaya ini harus terus didukung oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk media dan organisasi masyarakat sipil, agar narasi damai dan stabilitas Papua tetap menjadi fokus utama.
Tindakan keras terhadap separatisme harus dilihat sebagai upaya terakhir setelah berbagai pendekatan dialog gagal dilakukan. Keberadaan kelompok separatis yang bersenjata bukan lagi representasi dari aspirasi damai, tetapi menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga dan masa depan Papua yang lebih sejahtera.
Menjamin keamanan di Papua berarti menjamin masa depan anak-anak Papua yang berhak tumbuh dalam damai, belajar dengan tenang, dan hidup tanpa rasa takut. Pemerintah, melalui TNI, terus membuktikan keseriusannya dalam mewujudkan Papua yang aman, damai, dan maju.
*Penulis adalah Masasiswa Papua di Jawa Timur
Leave a Reply