Oleh: Zikri Warmena )*
Pemerintah Indonesia terus mengakselerasi langkah konkret untuk mencapai target swasembada pangan nasional pada tahun 2025. Melalui sinergi lintas kementerian dan dukungan dari pemerintah daerah, berbagai program dirancang secara sistematis, terukur, dan diarahkan untuk mengatasi tantangan struktural yang selama ini menjadi hambatan dalam mencapai kemandirian pangan. Kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Pertanian menjadi poros utama dari strategi nasional ini.
Koordinasi antara dua kementerian teknis tersebut terlihat semakin intensif. Melalui rapat koordinasi lanjutan yang diadakan di Kantor Pusat Kementerian PUPR, dibahas secara mendalam mengenai optimalisasi infrastruktur pertanian, khususnya pemanfaatan bendungan dan jaringan irigasi. Upaya ini bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi merupakan bagian dari strategi menyeluruh dalam memperluas cakupan lahan tanam dan meningkatkan produktivitas pertanian secara nasional.
Pemerintah telah menetapkan dua strategi utama untuk mengejar swasembada pangan, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi berfokus pada peningkatan luas tanam di wilayah yang sudah memiliki irigasi, dengan pendekatan berbasis teknologi dan pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Sementara itu, strategi ekstensifikasi diarahkan untuk mencetak sawah baru dengan total luas mencapai lebih dari satu juta hektare. Kedua strategi tersebut dijalankan secara paralel dan saling melengkapi, demi memastikan keberlanjutan produksi pangan dalam jangka panjang.
Dalam skema intensifikasi, pemerintah menggarap optimalisasi indeks pertanaman (IP) melalui pemanfaatan daerah irigasi yang telah diverifikasi. Lokasi strategis seperti Bendungan Karian di Banten, Temef di Nusa Tenggara Timur, Karalloe di Sulawesi Selatan, dan Leuwikeris di Jawa Barat menjadi fokus utama. Peningkatan keandalan air dari bendungan-bendungan tersebut diyakini akan mampu menopang tanam tiga kali setahun, sehingga mempercepat pertumbuhan produksi.
Program rehabilitasi irigasi juga mendapat perhatian besar. Peningkatan infrastruktur pengairan dilakukan di daerah irigasi dengan kewenangan pusat, kabupaten/kota, hingga desa. Jutaan hektare lahan pertanian telah ditargetkan menerima manfaat dari perbaikan ini, yang diharapkan mampu meningkatkan luas tanam hingga puluhan persen. Pemerintah mengedepankan prinsip kolaborasi, di mana seluruh tingkatan pemerintahan memiliki peran konkret dalam menopang swasembada pangan.
Dalam hal ini, Menteri PUPR Dody Hanggodo memastikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjamin ketersediaan air di wilayah strategis pertanian. Ia menyiapkan pergerakan teknis di lapangan di 12 provinsi prioritas yang menjadi penentu keberhasilan program nasional ini. Kesiapan infrastruktur seperti tanggul, pompa air, dan pintu air disiapkan secara terintegrasi untuk mendukung kontinuitas masa tanam sepanjang tahun.
Sementara itu, Kementerian Pertanian turut memperkuat lini produksi melalui penyediaan benih unggul, pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian modern. Kementerian ini juga memfasilitasi penerapan teknologi hemat air dan memberikan pendampingan langsung kepada petani di daerah sasaran, seperti D.I. Kamun dan D.I. Rentang, yang terbukti mampu meningkatkan produktivitas padi secara signifikan. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, memegang peran kunci dalam pengadaan sarana produksi dan program budidaya yang ditujukan untuk mendukung tanam tiga kali setahun.
Program ini tidak hanya menargetkan petani tradisional, tetapi juga menyasar generasi muda. Kementerian Pertanian mendorong keterlibatan anak muda, termasuk milenial dan Gen Z, dalam sektor pertanian melalui program klaster pertanian. Dengan target satu tim per 200 hektare, lebih dari 3.000 pemuda telah terlibat, dan puluhan ribu lainnya mendaftar untuk menjadi bagian dari inisiatif nasional ini. Skema dukungan termasuk pemberian hibah alat mesin pertanian yang mampu meningkatkan efisiensi produksi dan menjanjikan pendapatan yang kompetitif.
Pendekatan lintas sektor juga menjadi ciri khas kebijakan ini. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyampaikan bahwa kolaborasi strategis ini melibatkan berbagai institusi negara, termasuk TNI dan Polri. Kementerian PUPR mendukung dari sisi irigasi dan infrastruktur dasar, sementara Kementan berfokus pada budidaya dan pengadaan sarana produksi. Adapun TNI mengambil peran dalam pengawalan distribusi pangan, dan Polri terlibat dalam sektor jagung serta ketahanan pangan di wilayah pekarangan.
Di Sulawesi Tengah, kerja sama ini tampak nyata. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melalui Polda dan jajarannya melaksanakan panen jagung serentak di kuartal kedua tahun ini. Menurut Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Djoko Wienartono, kegiatan ini mencerminkan kesungguhan institusi kepolisian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan hasil panen mencapai ratusan ton dari lahan seluas lebih dari 200 hektare, kontribusi ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi seluruh elemen bangsa sangat penting dalam mencapai swasembada.
Berbagai langkah dan kolaborasi yang tengah dijalankan ini menegaskan bahwa swasembada pangan bukanlah sekadar cita-cita, melainkan tujuan realistis yang dapat dicapai melalui kerja keras bersama. Dukungan infrastruktur, ketersediaan sarana produksi, partisipasi lintas sektor, hingga keterlibatan generasi muda membentuk fondasi kokoh menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan kebijakan yang terarah, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional secara menyeluruh.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
Leave a Reply