Oleh: Dhita Karuniawati )*
Uji coba penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan membuka pendekatan baru pelayanan gizi sekolah. Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan metode ini di 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan target 5.000 dapur pada akhir 2026 apabila evaluasi menunjukkan hasil positif. Makanan hangat dan antusiasme siswa menjadi harapan, sementara pengetatan standar operasional prosedur (SOP) menjadi penentu keamanan pangan dan kepercayaan orang tua.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa uji coba selama dua pekan dilakukan menilai kesiapan sebelum perluasan. Menurutnya, pemerintah menargetkan sekitar 1.000 hingga 5.000 dapur SPPG dapat menerapkan prasmanan hingga akhir tahun. Pelaksanaannya menjangkau sejumlah wilayah, termasuk Merauke, Madura, Jawa, dan Riau, sehingga evaluasi mempertimbangkan fasilitas dan kebutuhan sekolah.
Melalui metode prasmanan, siswa memperoleh makanan yang disajikan lebih dekat dengan waktu konsumsi. Sudaryono menilai penyajian hangat dapat meningkatkan selera makan sekaligus menekan makanan terbuang. Siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menambah porsi apabila masih lapar, dengan tetap memperhatikan ketentuan gizi serta pendampingan petugas.
Manfaat lainnya berkaitan dengan pembentukan kebiasaan positif. Ketika mengambil makanan secara bergiliran, siswa belajar mengantre, memilih porsi secara bertanggung jawab, dan menghargai makanan. Namun, tujuan pendidikan karakter tersebut harus berjalan seiring dengan pengawasan agar kebebasan mengambil hidangan tidak mengganggu keseimbangan menu maupun keteraturan pelayanan.
Respons dari sekolah menggambarkan penerapan sistem. Kepala SDN 14 Dangin Puri, Denpasar, Ni Luh Sriwati mengatakan bahwa siswa terlihat senang mengikuti kegiatan makan bersama melalui prasmanan. Keterlibatan langsung dalam proses pengambilan makanan dinilai membantu melatih kemandirian mereka.
Di SDN 1 Babakan, Kabupaten Sukabumi, Kepala Sekolah Erni Rusmayani mengatakan makanan yang lebih segar dan hangat membuat siswa semakin bersemangat menyantap hidangan. Pendampingan guru saat pembagian porsi turut membantu mengurangi makanan tersisa. Temuan lapangan seperti ini penting sebagai bahan evaluasi, meskipun belum cukup untuk menyimpulkan keberhasilan seluruh lokasi uji coba.
Antusiasme juga terlihat di SMP Muhammadiyah 1 PK Boyolali, Jawa Tengah. Kepala Sekolah Desti Trisnaningsih menjelaskan bahwa siswa mengambil nasi, lauk, sayuran, dan buah sesuai porsi yang disediakan. Sistem ini memberikan pengalaman makan berbeda karena siswa terlibat langsung, bukan sekadar menerima paket makanan yang telah disiapkan.
Sementara Ahli gizi SPPG Siswodipuran 3, Donna Olivia, mengatakan pengaturan waktu memasak dan distribusi menjadi perhatian agar hidangan tetap hangat ketika sampai kepada siswa. Petugas mendampingi penyajian untuk menjaga ketepatan porsi, kebersihan perlengkapan, dan kelancaran antrean. Pengaturan teknis tersebut menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan.
Meski demikian, makanan hangat bukan satu-satunya ukuran keamanan. Prasmanan menghadirkan titik pengawasan baru, mulai dari pemindahan makanan ke wadah saji hingga penggunaan peralatan bersama. Karena itu, pengetatan SOP harus mencakup kebersihan dapur, pemilihan bahan, proses memasak, pengendalian suhu, sanitasi, serta perlindungan makanan dari kontaminasi selama pelayanan.
Pengawasan terpadu antara SPPG, ahli gizi, dan sekolah diperlukan pada setiap tahap. Pemeriksaan kondisi makanan, pencatatan waktu penyajian, dan prosedur penanganan keluhan harus dijalankan secara konsisten. Apabila ditemukan indikasi makanan tidak layak, petugas perlu segera menghentikan penyajian dan melakukan pemeriksaan sebelum pelayanan dilanjutkan.
Kepala SPPG Polda DIY Sentolo, Suci Rahayu Purlida, mengatakan prasmanan memungkinkan makanan diterima lebih segar karena waktu tunggu relatif singkat. Keunggulan tersebut perlu didukung kesiapan fasilitas, petugas terlatih, dan pengaturan antrean yang sesuai dengan usia siswa. Tanpa kesiapan itu, perubahan cara penyajian dapat menimbulkan persoalan operasional baru.
Bagi orang tua, manfaat program tidak berhenti pada tersedianya makanan gratis. Mereka membutuhkan kepastian bahwa setiap hidangan aman, bergizi, dan ditangani sesuai prosedur. Keterbukaan mengenai hasil evaluasi, mekanisme pengaduan, dan tindak lanjut masalah menjadi penting agar kepercayaan dibangun melalui bukti, bukan sekadar janji.
Evaluasi juga perlu mendengar suara siswa, guru, dan orang tua berkala. Catatan tentang rasa makanan, kecukupan porsi, kebersihan tempat makan, serta lamanya antrean dapat membantu BGN menentukan perbaikan. Di sekolah dengan ruang terbatas, misalnya, jadwal makan bergiliran mungkin diperlukan untuk menghindari penumpukan siswa. Sementara itu, pengawasan khusus bagi anak yang lebih kecil dapat mencegah kesalahan penggunaan alat saji. Langkah sederhana semacam ini menunjukkan bahwa penerapan SOP harus disesuaikan dengan kondisi lapangan tanpa mengurangi standar keselamatan yang berlaku bagi seluruh penerima manfaat program.
Karena itu, perluasan MBG prasmanan sebaiknya didasarkan pada hasil uji coba dan pemenuhan standar kesiapan setiap sekolah. Target ribuan dapur harus disertai pemeriksaan mutu yang terukur, bukan hanya percepatan jumlah pelaksana. Keberhasilan program akan lebih berarti apabila makanan habis dikonsumsi tanpa mengorbankan keselamatan siswa.
MBG prasmanan menawarkan peluang menghadirkan makanan lebih hangat, meningkatkan pengalaman makan, dan menumbuhkan kemandirian. Pengetatan SOP menjadi fondasi agar inovasi tersebut tidak hanya disambut siswa, tetapi juga memberi ketenangan nyata bagi orang tua. Dengan pengawasan berkelanjutan, manfaat gizi dan keamanan pangan dapat berjalan beriringan.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
Leave a Reply