Oleh: Dwi Saputri)*
Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga oleh kuatnya ekosistem yang menghubungkan proses produksi dari hulu hingga hilir. Ketersediaan pakan, bibit, fasilitas produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga kepastian pasar perlu berada dalam satu rantai yang efisien. Karena itu, pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi menjadi langkah penting untuk memperkuat ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp17 triliun untuk membangun ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan, khususnya komoditas ayam, telur, dan susu. Pada tahap awal, lima pabrik pakan beserta fasilitas produksi day old chick (DOC) dan berbagai fasilitas pendukung lainnya ditargetkan rampung dan diresmikan pada 2027.
Lima kawasan yang menjadi tahap awal pengembangan tersebut berada di Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2,2 triliun untuk pembangunan di lima kawasan tersebut. Proses administrasi dan penganggaran juga telah diselesaikan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.
Konsep peternakan terintegrasi menjadi strategis karena menghubungkan berbagai mata rantai produksi dalam satu ekosistem. Pembangunan tidak berhenti pada kandang dan peningkatan populasi ternak, tetapi mencakup pabrik pakan, produksi DOC, peternakan ayam petelur dan pedaging, pengembangan sapi perah, hingga produksi susu.
Integrasi tersebut dapat menjadi salah satu jalan untuk memangkas rantai pasok sekaligus menekan biaya distribusi bahan baku pakan. Produksi jagung di sekitar kawasan peternakan, misalnya, dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan. Pola tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan mengirim jagung dari sentra produksi ke wilayah lain untuk diolah menjadi pakan, kemudian mengirim kembali pakan tersebut ke daerah peternakan.
Efisiensi semacam ini penting karena biaya pakan merupakan salah satu komponen utama dalam usaha peternakan. Semakin pendek rantai distribusi bahan baku, semakin besar pula peluang menciptakan proses produksi yang efisien. Pada saat yang sama, pemanfaatan komoditas dari daerah sekitar dapat menciptakan hubungan ekonomi antara peternakan dengan sektor pertanian lokal.
Integrasi juga dilakukan pada sisi hilir. Pemerintah akan menghubungkan produksi peternakan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berperan sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi ayam, telur, dan susu. Skema tersebut dapat memberikan kepastian penyerapan produksi sekaligus mendukung keberlanjutan pasokan bahan pangan bergizi bagi pelaksanaan MBG.
Pengembangan sapi perah dan produksi susu turut menjadi bagian penting dari ekosistem tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas produksi susu di dalam negeri. Salah satu kawasan yang disiapkan berada di Bone, Sulawesi Selatan, dengan luas sekitar 150 hektare. Pengembangan kawasan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
Implementasi pengembangan ekosistem peternakan di Bone mulai diperkuat melalui kolaborasi lintas badan usaha. Direktur Utama PTPN I Abdul Rivai Ras mengatakan PTPN I mendukung pembangunan ekosistem pangan nasional melalui penyediaan lahan seluas 31 hektare untuk pengembangan program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di Kabupaten Bone.
Melalui skema kerja sama operasi (KSO), PTPN I berkolaborasi dengan dua mitra strategis dalam pengembangan HAT. Bersama PT Berdikari, pemanfaatan lahan disiapkan seluas 22 hektare dengan jangka waktu kerja sama 30 tahun dan usulan tahap awal seluas 15 hektare.
Di areal yang dikelola PTPN Regional 8 Camming tersebut, PT Berdikari dan PT UHI akan mengembangkan berbagai fasilitas peternakan terintegrasi, mulai dari farm parent stock (PS) broiler dan layer, unit penetasan (hatchery), pabrik pakan terpadu, kandang komersial, farm pullet, fasilitas petelur, Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), hingga cold storage. Kelengkapan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kawasan diarahkan untuk membangun rantai produksi yang saling terhubung, bukan sekadar meningkatkan kapasitas budidaya.
Kolaborasi pemerintah, BUMN, pelaku usaha, peternak, dan masyarakat daerah menjadi faktor penting agar model tersebut memberikan manfaat yang luas. Kawasan peternakan terintegrasi dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru apabila mampu menyerap bahan baku lokal, membuka kesempatan kerja, melibatkan peternak rakyat, serta menciptakan pasar yang berkelanjutan bagi hasil produksi.
Langkah pemerintah membangun ekosistem peternakan terintegrasi patut didorong sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Investasi pada sektor hulu perlu berjalan seiring dengan penguatan pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan kepastian pasar di sektor hilir. Dengan rantai produksi yang semakin pendek dan terhubung, biaya dapat ditekan, pasokan pangan lebih terjaga, dan manfaat ekonomi dapat semakin banyak berputar di daerah.
Keberhasilan pembangunan lima kawasan tahap awal juga dapat menjadi fondasi bagi pengembangan model serupa di wilayah lain. Konsistensi pembangunan, keterlibatan peternak lokal, efisiensi tata kelola, serta kesinambungan antara produksi dan kebutuhan pasar perlu terus dijaga. Ekosistem peternakan yang kuat pada akhirnya bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak ayam, telur, dan susu, tetapi juga membangun rantai pangan nasional yang lebih efisien, mandiri, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
)* Pemerhati isu sosial-ekonomi
Leave a Reply