Oleh: Anggina Putri Anindita*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan dampak luas tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di berbagai daerah. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai membuka peluang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga sektor pertanian dan peternakan lokal. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara lebih merata.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menilai program MBG dan koperasi desa berpotensi besar menciptakan efek pengganda bagi ekonomi masyarakat apabila dijalankan melalui penguatan ekosistem ekonomi lokal. Menurutnya, desa memiliki fondasi produksi yang kuat mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga UMKM pangan berbasis komunitas yang dapat menopang kebutuhan program pemerintah.
Anggia Ermarini menjelaskan kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar untuk mendukung program MBG harus diserap langsung dari masyarakat desa agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan warga setempat. Petani, koperasi, BUMDes, dan UMKM lokal dinilai perlu menjadi bagian utama rantai pasok program sehingga perputaran ekonomi dapat terjadi di tingkat bawah.
Ia juga menilai koperasi desa tidak boleh hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi harus berkembang menjadi pusat pengelolaan produksi, distribusi, dan penguatan rantai pasok ekonomi masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, program MBG diyakini mampu menciptakan siklus ekonomi sehat melalui peningkatan produksi pangan, pembukaan lapangan kerja baru, meningkatnya aktivitas distribusi lokal, serta penguatan daya beli masyarakat desa.
Menurut Anggia Ermarini, desa tidak boleh terus diposisikan hanya sebagai pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah. Desa harus berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki kekuatan produksi dan konsumsi sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya yang menilai program MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat daerah. Program tersebut dinilai mampu menggerakkan berbagai sektor usaha mulai dari petani, peternak, koperasi, UMKM, hingga BUMDes.
Sony Sanjaya menekankan pentingnya sinergi ekonomi kerakyatan dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Menurutnya, anggaran yang masuk ke daerah harus benar-benar terserap oleh masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif sehingga manfaat program tidak hanya berhenti pada aspek sosial, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Badan Gizi Nasional mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat rantai pasok kebutuhan pangan program MBG dengan melibatkan masyarakat lokal dalam penyediaan telur, beras, sayuran, hasil peternakan, dan berbagai bahan pangan lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan perputaran ekonomi daerah yang lebih besar sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.
Sony Sanjaya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung keberhasilan program MBG karena program ini dinilai menjadi salah satu strategi pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan.
Di sisi lain, dukungan terhadap pengembangan UMKM juga terus diperkuat pemerintah daerah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Arie Primajaya mengatakan sinergi menjadi kunci utama dalam membangun UMKM yang tangguh dan mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi modern. Menurutnya, penguatan UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, perbankan, dan organisasi kepemudaan.
Arie Primajaya menjelaskan pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu membuka akses pembiayaan, memberikan pendampingan usaha, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, hingga memperluas pasar bagi pelaku UMKM.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengembangan UMKM. Pelaku usaha dinilai harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing produk lokal agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.
Program MBG dinilai menjadi peluang besar bagi UMKM sektor pangan karena kebutuhan pangan yang besar dan berkelanjutan menciptakan pasar yang jelas bagi pelaku usaha lokal. Kondisi ini membuka kesempatan bagi petani, peternak, nelayan, dan produsen makanan lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Selain memperkuat sektor usaha masyarakat, program MBG juga dinilai mendukung ketahanan pangan nasional karena mendorong peningkatan produksi lokal secara berkelanjutan. Ketika kebutuhan pangan program dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri, maka perputaran ekonomi daerah akan semakin kuat dan ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat dikurangi.
Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus memperkuat berbagai program berbasis ekonomi kerakyatan mulai dari pengembangan koperasi desa, perluasan akses pembiayaan UMKM, hilirisasi sektor pangan, hingga pembangunan infrastruktur distribusi ekonomi daerah. Langkah tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ke depan, keberhasilan program MBG membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Program ini tidak hanya menjadi upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat apabila dikelola secara tepat dan melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, UMKM, dan masyarakat, program MBG diyakini mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
*Penulis merupakan pemerhati kebijakan pangan
Leave a Reply