Oleh : Kurniawan Wangsa )*
Pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN terus menunjukkan komitmennya dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengelolaan beras yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Langkah tegas ini sekaligus membuktikan bahwa pemerintah tidak mentolerir praktik korupsi dalam sektor pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kasus ini bermula dari temuan adanya penyimpangan mutu dan berat timbangan dalam proses penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) oleh pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum di internal PT IBU (Institusi Badan Usaha), yang merupakan bagian dari ekosistem distribusi pangan nasional. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 99,35 triliun, yang mencakup penyalahgunaan stok beras, penggelembungan harga, hingga dugaan rekayasa kualitas beras.
Menanggapi hal ini, Menteri BUMN, Erick Thohir menegaskan bahwa kementeriannya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap BUMN yang terlibat praktik korupsi. Pihaknya menegaskan, BUMN bukan tempat untuk memperkaya diri. Kalau terbukti menyimpang, penindakan hukum sekeras-kerasnya akan dilaksanakan.
Erick menegaskan bahwa kementerian yang ia pimpin terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan pelat merah, terutama yang bergerak di sektor strategis seperti pangan. Ia juga menyatakan bahwa pengawasan internal akan diperkuat dan mekanisme pelaporan akan dibuat lebih transparan, sehingga potensi penyimpangan bisa dideteksi lebih dini.
Pemerintah juga mengapresiasi peran Kejaksaan Agung yang secara konsisten menindak para pelaku, termasuk menetapkan sejumlah tersangka dari pihak swasta dan pejabat internal perusahaan. Langkah cepat aparat penegak hukum ini sekaligus menunjukkan soliditas antar-lembaga dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
Anggota Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, mendukung penuh tindakan pemerintah yang dinilai sigap dan tidak menunggu tekanan publik. Ia juga mendorong Perum Bulog agar segera menyalurkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini mencapai 4 juta ton, guna menstabilkan harga beras di pasar dan memastikan kebutuhan masyarakat tidak terganggu oleh dampak kasus tersebut.
Pihaknya juga meminta agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperkuat untuk memastikan distribusi beras tepat sasaran, serta adanya pengawasan ketat terhadap kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan. Menurut Panggah, stabilitas harga pangan, khususnya beras, adalah kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang akhir tahun di mana permintaan cenderung meningkat.
Panggah mendorong DPR untuk turut mengawal reformasi tata niaga pangan secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi regulasi yang masih membuka celah praktik kecurangan dan permainan kartel. Menurutnya, pengawasan parlemen akan menjadi pelengkap penting dalam memastikan bahwa semangat bersih-bersih sektor pangan ini bukan hanya reaktif, melainkan berkelanjutan dan sistemik.
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menjelaskan bahwa sistem pemantauan distribusi akan diperkuat secara real-time agar tidak ada celah kecurangan di lapangan. Pihaknya menambahkan bahwa kejadian ini menjadi tamparan, tapi juga momentum bagi kami untuk memperbaiki sistem dari hulu ke hilir. Kami sudah menyiapkan strategi pengawasan berbasis digital, termasuk audit internal dan kerja sama dengan KPK.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga proaktif membangun sistem pangan nasional yang lebih transparan dan akuntabel. Pangan adalah sektor strategis yang menyangkut ketahanan nasional, dan pemerintah tidak ingin ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Kasus korupsi beras yang mencuat baru-baru ini menjadi titik balik penting dalam reformasi tata kelola pangan nasional. Di tengah tekanan inflasi pangan global dan potensi ancaman krisis beras, Indonesia justru diguncang oleh praktik curang yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Namun demikian, pemerintah merespons dengan langkah tegas dan cepat. Melalui koordinasi antara Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN, serta Perum Bulog, penindakan hukum terhadap para pelaku dilakukan tanpa pandang bulu. Hal ini memperlihatkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga sektor pangan dari mafia yang selama ini menggerogoti hak masyarakat.
Penegakan hukum yang tidak tebang pilih membuktikan bahwa pemerintah tidak takut menghadapi elite ekonomi atau pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik dan bisnis di balik komoditas strategis. Sebaliknya, pemerintah tampil sebagai pelindung kepentingan rakyat, memastikan bahwa distribusi beras tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tidak terganggu. Di sisi lain, kasus ini menjadi momentum introspeksi besar-besaran dalam sistem logistik dan pengawasan pangan nasional. Pemerintah mulai membenahi dari hulu ke hilir, termasuk mendorong penggunaan teknologi digital, memperkuat audit internal, serta meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan distribusi.
Dengan langkah korektif yang konsisten, kasus ini diharapkan tidak hanya menjadi pelajaran, tetapi juga awal dari tata niaga pangan yang lebih transparan, adil, dan berpihak pada rakyat. Pemerintah telah menunjukkan keberaniannya tinggal bagaimana pengawasan publik dan keberlanjutan reformasi ini terus dikawal bersama.
)* Penulis Merupakan Pemerhati Ketahanan Pangan
Leave a Reply