Jakarta – Pemerintah membuka peluang masuknya investasi asing dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional, termasuk proyek tanggul laut raksasa, seiring tercapainya…
Read More
Pemerintah Pastikan Rumah Subsidi Gunakan Konsep Tipe 36 untuk Hunian Layak
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa rumah subsidi akan kembali menggunakan konsep tipe 36 sebagai standar utama hunian layak bagi masyarakat…
Read More
Penyaluran BSU 2025 Perkuat Daya Beli Pekerja
Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi. Salah…
Read More
Pemerintah Pastikan BSU 2025 Tepat Sasaran dan Transparan
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 telah…
Read More
BSU 2025 Perkuat Daya Beli Pekerja di Tengah Gejolak Global
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja di tengah dinamika perekonomian global yang masih…
Read More
BSU 2025 Perkuat Jaring Pengaman Sosial untuk Pekerja
Jakarta – Pemerintah menggulirkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 sebagai bagian dari strategi memperkuat jaring pengaman sosial bagi…
Read More
RKUHAP Tegaskan Komitmen Negara Lindungi Perempuan, Anak, dan Kaum Disabilitas
Jakarta — Pembahasan lanjutan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali digelar di Gedung DPR RI dengan fokus utama…
Read More
Komitmen Pemerintah dan DPR Wujudkan RKUHAP yang Inklusif dan Humanis
Jakarta — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan partisipasi publik…
Read More
Audiensi dengan Kelompok Masyarakat Bukti Pembahasan RKUHAP Transparan
Oleh : Denov Afrisal )* Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tengah menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai…
Read More
Pemerintah Pastikan Beri Atensi Masyarakat dalam Pembahasan RKUHAP
Oleh : Faranisa Diajeng )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana…
Read More
